Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mematangkan rancangan peraturan pemerintah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) untuk memperkuat tata kelola ruang. Regulasi ini merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 (secara bersama-sama disebut sebagai PP 26/2008).
"Ini sedang dalam proses harmonisasi menuju terwujudnya OSPP (One Spatial Planning Policy) yang mengintegrasikan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi ke dalam satu dokumen perencanaan tata ruang," kata Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana.















