Penyusunan peraturan pemerintah (Rancangan Peraturan Pemerintah RPP) turunan Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) (secara bersama-sama disebut sebagai UU 4/2009) rampung.
Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Minerba Siti Sumilah Rita Susilawati menyatakan aturan baru tersebut merupakan penyempurnaan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 (secara bersama-sama disebut sebagai PP 96/2021).
Itu RPP sudah selesai. Ini menunggu (proses diundangkan), kata Siti kepada Hukumonline.
Siti mengatakan sejalan dengan penyelesaian peraturan pemerintah turunan UU 4/2009, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun Peraturan Menteri teknis dari amanat pengaturan tersebut. Amanat UU 4/2009 menekankan pengutamaan minerba untuk kepentingan nasional melalui mekanisme Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), WIUP Khusus (WIUPK) yang dapat diberikan lewat lelang atau prioritas, khususnya bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), serta organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. UU 4/2009 juga mengatur hilirisasi, kewajiban penggunaan jasa pertambangan lokal/nasional, serta evaluasi yang dapat berujung pada pengembalian atau pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).















