Pemerintah mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) baru yang akan memperkuat skema Extended Producer Responsibility (EPR). Perpres ini akan memperkuat sejumlah aspek yang saat ini belum diatur dalam beberapa aturan eksisting di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Perpres ini mencakup aspek Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas (EPR). Setidaknya ada tiga aspek utama yang belum tercakup dalam peraturan eksisting, jelas Koordinator Pokja Tata Laksana Produsen KLH Ujang Solihin Sidik.















