Pemerintah saat ini dalam proses merevisi Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan ditargetkan rampung pada bulan November ini. Revisi UU LLAJ akan membagi tanggung jawab secara adil antara pemilik barang (shipper), forwarder, dan pengusaha angkutan (transporter).
Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang LLAJ harapannya November bisa disahkan, kata Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Odo R. M. Manuhutu.















