Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengakui adanya pembahasan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Revisi diperlukan untuk mengatasi permasalahan masuknya barang impor pada pasar lokal yang tidak terkendali sehingga mengancam industri dalam negeri.
“Betul, saat ini masih dibahas oleh Kementerian/Lembaga terkait (pembahasan revisi),” ucap Ketua KADI Danang Prasta Danial saat dihubungi Hukumonline
Terkait muatan revisi, Danang belum bisa mengungkapkan secara mendetail arah perubahan dari peraturan tersebut. Namun menurutnya, segala aspek perubahan ditujukan untuk menciptakan kebijakan trade remedies Indonesia menjadi lebih kuat.
