Pemerintah masih memproses penyusunan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Revisi akan memasukkan ketentuan mengenai penyempurnaan perizinan berusaha.
Direktur Wilayah II Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rita mengungkapkan penyempurnaan terkait mekanisme pengawasan menjadi salah satu poin yang dimasukan dalam revisi PP 5/2021. Alasanya, proses pengawasan yang saat ini berlangsung masih mengacu pada kepada perizinan berusaha.
Dalam usulan draf revisi PP 5/2021 sebagai upaya dari perubahan dan penyempurnaan, pengawasan dapat dilakukan tidak hanya kepada perizinan usaha namun juga kepada Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) hingga pada lingkup persyaratan dasar. Nantinya persyaratan dasar diikutkan sebagai salah satu upaya penilaian dalam pengawasan.















