Pemerintah tengah menata ulang regulasi terkait pengelolaan reforma agraria, salah satunya melalui percepatan penyelesaian tapal batas antara kawasan hutan dan Area Penggunaan Lainnya (APL). Penataan ini dikerjakan secara bersama oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Kehutanan.
"Kita mulai selesaikan batas-batas kawasan hutan dan batas APL ini, kita mulai dari provinsi yang low intensity conflict dulu. Ini seperti kasus klaim kawasan hutan," ujar Menteri ATR/ Kepala BPN Nusron Wahid.















