Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres) tentang Badan Pelindungan Data Pribadi (PDP). Struktur kelembagaan Badan PDP dirancang sebagai lembaga pemerintah non-kementerian di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), sebagaimana mandat Undang - Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Substansi yang dibahas meliputi proses transisi kelembagaan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital ke Badan PDP, termasuk pengalihan pegawai, perlengkapan, dokumen, dan pendanaan, kata Kepala Biro Hukum Kementerian Komdigi Radita Ajie kepada Hukumonline.
