Pemerintah akan menyelaraskan pengelolaan keuangan pusat dan daerah melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Kebijakan ini sejalan dengan pemangkasan dana insentif fiskal melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2025 (UU 17/2025) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemangkasan anggaran DBH hingga 69,5% dalam APBN 2026 merupakan hasil evaluasi atas lambatnya penyerapan anggaran di tingkat daerah. Secara total, transfer ke daerah (TKD) juga mengalami kontraksi sebesar 24,66%.















