Pemerintah terus menggodok penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Pinjaman Dalam Jaringan (Pindar). Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) M. Ismail Riyadi menjelaskan, beleid tersebut nantinya akan mengatur kualifikasi dari penyelenggara pindar hingga mekanisme perlindungan terhadap calon penerima dana.
Ditekankan bahwa penyelenggara yang menjalankan usaha Pindar hanya boleh berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Sehingga dapat menekan munculnya penyelenggara Pindar yang beroperasi tanpa izin resmi, kata Ismail kepada Hukumonline.
