Pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang. Pembaruan beleid ini akan memberikan payung hukum baru untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih utang macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada bank, serta lembaga keuangan non-bank milik negara (BUMN) dan daerah (BUMD) tanpa merugikan keuangan negara.
Langkah ini diambil untuk meringankan angka Non-Performing Loan (NPL) perbankan dan memberikan harapan baru bagi pelaku UMKM yang selama ini terhambat dalam sistem informasi kredit (SLIK), kata Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin.
