Pemerintah terus mematangkan kerangka regulasi pengelolaan kekayaan negara, salah satunya melalui penyusunan rancangan peraturan badan pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset BUMN. Beleid ini akan memberikan pedoman akuntabel bagi BUMN dalam mengelola aset bermasalah dan piutang macet.
Sedang proses harmonisasi sekaligus merespon dinamika tata kelola korporasi serta kebutuhan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan pendahulunya, ungkap Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III (HPP III) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum (Kemenkum), Unan Pribadi.















