Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melanjutkan kembali revisi Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas), sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2017 (secara bersama-sama disebut sebagai PP 79/2010), dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split (PP 53/2017).
Ketua Satuan Tugas Percepatan Produksi/Lifting Migas Nanang Abdul Manaf memaparkan perubahan kedua peraturan pemerintah tersebut terkait wacana pembebasan pajak tidak lansung (indirect tax)untuk mendukung produksi Migas dalam negeri.
"Rencana Pembebasan Pajak Tidak Langsung Tahap Eksploitasi melalui PP 79/2010 dan PP 53/2017 yang sedang direvisi," ucap Nanang.
