Pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) melakukan harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan. Salah satunya menyelaraskan aturan alih fungsi lahan pertanian.
"Banyak hal yang kami lakukan terkait sinkronisasi dan harmonisasi. Misalnya terkait dengan lahan pertanian berkelanjutan, kemudian ada yang kebijakan sawah yang dilindungi, juga penyesuaian RTRW dan RDTR di kabupaten kota," ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Hukumonline.
Regulasi tersebut nantinya untuk mendukung program tiga juta rumah, sekaligus swasembada pangan. Oleh karena itu, aturan alih fungsi lahan sawah penting untuk diselaraskan dalam RUU Perumahan.















