Pemerintah menggodok revisi Undang-Undang No. 4 tahun 2016 (UU 4/2016) tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Tapera bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
"Karena dinyatakan sebagai putusan yang inskonstitusional bersyarat, maka kita masih punya dua tahun untuk membenahi. Tapi mudah-mudahan lebih cepat," ujar Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.















