Kementerian Transmigrasi sedang menggodok Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2024 (PP 19/2024) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (UU 15/1997). Amandemen beleid tersebut ditujukan sebagai landasan program pembangunan jangka menengah nasional 20252029 untuk Kawasan Transmigrasi.
Pembaruannya meliputi penambahan definisi baru seperti Transformasi Transmigrasi dan Transpolitan, penguatan pengelolaan kawasan transmigrasi, dan penyediaan tanah melalui mekanisme pelepasan hak pengelolaan, kata salah satu Tenaga Ahli di Kementerian Transmigrasi yang enggan disebut namanya kepada Hukumonline.
