Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (MIG), sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagau UU 20/2016) yang ditargetkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah 2025-2029. Direktur MIG Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Hermansyah Siregar mengatakan revisi diusulkan untuk memodernisasi sistem pelindungan merek agar lebih cepat dan selaras dengan perkembangan global.
Ada beberapa substansi yang menjadi revisi mulai dari percepatan proses pendaftaran merek yang saat ini memakan waktu sekitar 6 bulan, hingga pemisahan pengaturan MIG ke dalam aturan yang berbeda, kata Hermansyah kepada Hukumonline.
