Logo hukumonline
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Pemerintah Ancam Blokir Travel Agent Online Tak Berizin

Share
Facebook Share Icon
Twitter Share Icon
Linkedin Share Icon
Whatsapp Share Icon
copy-paste Share Icon
image
Ilustrasi: Shutterstock

Bacaan 1 menit

Pemerintah Ancam Blokir Travel Agent Online Tak Berizin

21 Maret 2024

Skala Dampak

info
image

Menengah

Sektor Terdampak

info

Technology, ...

Pemerintah mengancam menutup dan memblokir website agen perjalanan alias online travel agent (OTA) yang belum mengantongi izin Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Sedikitnya ada enam OTA yang belum berizin yaitu Booking.com, Agoda.com, Airbnb.com, Klook.com, Trivago.co.id, dan Expedia.co.id.

Keenam pengelola OTA tersebut telah diberikan waktu oleh pemerintah untuk mengajukan izin kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketentuan pendaftaran OTA sebagai PSE termaktub dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Jika enggan mengurus izin, pemerintah bisa memberikan sanksi administratif seperti pemutusan akses.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merespons rencana pemblokiran OTA. Ia menekankan pengelola OTA harus taat aturan yang berlaku di Indonesia.

Masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI untuk mengakses Legal Intelligence Updates

image

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!

Legal Updates Terkini

image

DPR Siapkan Pasal Khusus Perlindungan Data di RUU Pelindungan Konsumen

Diposting 3 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

BSN Bakal Awasi Penerbitan SNI oleh LPK lewat Revisi UU Standardisasi

Diposting 7 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

image

Kemenkeu Evaluasi Batas Kepemilikan Asing di Jasa Pembiayaan

Diposting 11 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

Lihat Semua