Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih terus melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) bersama dengan DPR RI. Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan dalam pembahasan terbaru RUU EBET bersama DPR RI telah dilakukan proses sinkronisasi terhadap tanda baca yang terdapat dalam pasal-pasal, selain itu dirinya memastikan jika satu pasal mengenai sewa jaringan atau power wheeling hanya tinggal menunggu pembahasan dengan panitia kerja (Panja).
Hanya perlu satu kali lagi panja untuk mengkonfirmasi. Jadi karena tadi yang mendengarkan baru sekitar empat fraksi ya, ucapnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM.
Eniya menjelaskan jika mekanisme sewa jaringan tidak akan membebaskan penjualan listrik dari swasta kepada masyarakat. Dirinya menyebut listrik yang dihasilkan oleh swasta melalui mekanisme sewa jaringan hanya diperbolehkan untuk dijual kepada wilayah usaha (wilus) tertentu. Menurutnya jika dalam wilus non-PLN kebijakan tersebut dapat memberikan dampak pada peningkatan komposisi listrik hasil energi baru. Sementara jika pada wilus PLN maka akan disesuaikan mengikuti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).















