Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengusulkan rancangan perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999) kepada Pemerintah. Amandemen beleid berusia lebih dari dua dekade ini akan mengadopsi standar dan kebijakan yang telah diterapkan United Nations Commission on International Trade Law Model Law on International Commercial Arbitration (UNCITRAL Model Law).
Salah satu kewenangan yang terlewat dari pelaksanaan UU 30/1999 adalah tidak mengacunya aturan Arbitrase kita dengan UNCITRAL Model Law yang sudah dikenal umum masyarakat internasional. Hal ini menjadikan kebijakan arbitrase yang diterapkan Indonesia justru tidak friendly dan kurang bagus, tutur Dewan Pengurus BANI Prof. Huala Adolf kepada Hukumonline.















