Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa kebijakan mengenai asuransi wajib Third Party Liability (TPL) masih menunggu aturan pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah. OJK sendiri akan menyiapkan sejumlah regulasi turunan, apabila peraturan pemerintah tersebut ditetapkan.
Penerapan Asuransi TPL menunggu pengaturan lebih lanjut. Sampai saat ini, Peraturan Pemerintah tersebut masih disusun oleh Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa, ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK Ogi Prastomiyono kepada Hukumonline.















