Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempertimbangkan untuk mengevaluasi ambang batas modal inti minimum bagi penyelenggara kegiatan usaha bullion. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) OJK, Agusman menjelaskan, kegiatan usaha bullion saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion (POJK 17/2024) yang menetapkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang ingin mendirikan usaha bullion harus memiliki modal inti minimum sebesar Rp14 triliun.
OJK mencermati masukan dari industri terkait kebutuhan penyesuaian persyaratan modal bagi penyelenggara kegiatan usaha bullion. Masukan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut, termasuk untuk melihat peluang partisipasi pelaku usaha lainnya, termasuk pegadaian swasta, papar Agusman.















