Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong peniadaan mekanisme self declare dalam penentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa (RUU PBJ).
Nah di RUU PBJ ini yang diusulkan kami yang paling penting itu berkaitan dengan peniadaan self declare, kata Kepala Pusat P3DN Heru Kustanto kepada Hukumonline
Heru menjelaskan dalam naskah terbaru RUU PBJ mengatur penerapan self declare TKDN hanya dilakukan paling lama 2 tahun setelah pengesahan UU. Ia menyebutkan RUU PBJ harus membawa semangat penggunaan produk dalam negeri, sehingga proses penghitungan komponen dalam negeri perlu melalui lembaga verifikasi independen TKDN. Penerapan self declare sebagai penghitungan nilai TKDN dianggap sulit untuk dibuktikan karena rawan tindak manipulasi barang impor sebagai hasil dalam negeri.
