Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja atau labor market flexibility dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan (RUU Ketenagakerjaan). Hal ini dinilai penting untuk kemudahan usaha dan kepastian iklim investasi.
"Kami berharap RUU Ketenagakerjaan komprehensif, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang akan mengganggu dunia usaha," ujar Ketua KADIN DKI Diana Dewi kepada Hukumonline.
Fleksibilitas yang dimaksud berkaitan dengan upah minimum provinsi (UMP). RUU Ketenagakerjaan dinilai perlu merancang formula yang realistis sebelum menaikkan UMP.















