Mahkamah Agung (MA) sedang mematangkan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Raperma) tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Bank dan Perusahaan Asuransi dalam Likuidasi dan Pasca Likuidasi di Pengadilan Niaga. Upaya ini dilakukan untuk mengakhiri dualisme forum peradilan yang selama ini menghambat efisiensi pemulihan aset (asset recovery).
Ketua Kamar Perdata MA I Gusti Agung Sumanatha menekankan bahwa penyelesaian sengketa komersial harus dilakukan di Pengadilan Niaga. Pasalnya, sejak Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (secara bersama-sama disebut sebagai UU 24/2004) terbit, praktik di lapangan menunjukkan sengketa likuidasi masih kerap diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk perbankan syariah.
Model penyelesaian perkara secara sederhana ini didorong karena subjek hukumnya sudah pasti, yaitu nasabah sebagai penggugat dan LPS sebagai tergugat. Selain itu, objeknya pun spesifik, yakni klaim simpanan layak bayar, kata Sumanatha kepada Hukumonline.















