Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU PK) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) menerima masukan dari sejumlah pihak. Kepada Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Akhmad Budi Cahyono menyampaikan masukannya terkait badan penyelenggara perlindungan konsumen.
Menurut Akhmad, dari rancangan yang ada saat ini badan baru tersebut memiliki posisi lebih kuat karena berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Pertanggungjawaban kepada Presiden menurutnya diperlukan agar lembaga tersebut memiliki kekuatan untuk melakukan penindakan.
Terkait badan penyelenggara perlindungan konsumen, saya kira itu otoritasnya besar karena langsung di bawah presiden, ucapnya kepada Hukumonline.
