Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menggodok rancangan Perubahan Kedua (RPermenKKP) atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 (PP 26/2023) tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3 Tahun 2025 (secara bersama-sama disebut sebagai PermenKKP 33/2023). Langkah tersebut menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan pemerintah tidak boleh lagi melakukan ekspor pasir laut.
Karena putusan MA menyatakan Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut harus dicabut dulu, kata Agustin Murbaningsih selaku Analis Pengusahaan Jasa Kelautan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP kepada Hukumonline.















