Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sedang memproses amandemen Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU 24/2000). Usulan revisi tersebut telah masuk dalam antrean Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 13/PUU-XVI/2018 (Putusan 13/2018) terutama pada mekanisme pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional.
Well inform, pembicaraan terakhir sudah masuk dalam list prolegnas, kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kemlu Abdul Kadir Jailani kepada Hukumonline.















