Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta pengaturan lebih lanjut oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pembagian tugas pemulihan lingkungan dari kebijakan sumur minyak masyarakat. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi (PermenESDM 14/2025).
Dalam pelaksanaan kebijakan sumur minyak masyarakat, potensi pencemaran lingkungan perlu diantisipasi, kata Direktur Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) KLH Farid Muhammad. Menurutnya, saat ini, PermenESDM 14/2025 belum mengatur terkait pembagian tugas pemulihan apabila terjadi kasus pencemaran lingkungan.
Farid menjelaskan bahwa meskipun Pasal 13 ayat (5) dalam PermenESDM 14/2025 mencakup peran kontraktor bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam tanggung jawab pemulihan lingkungan, namun masih perlu pengaturan lebih rinci mengenai pembagian tugas dan sumber pembiayaan pemulihan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewajiban di lapangan.















