Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menggodok Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Bersifat Volatil dan berlaku pada semua instansi pengelola PNBP. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemenkeu Tio Serepina Siahaan menjelaskan, regulasi mengenai PNBP yang bersifat volatil dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan fiskal negara.
RPMK ini menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis PNBP (PP 69/2020), agar potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi maupun kepastian hukum, kata Tio kepada Hukumonline.















