Pemerintah sedang memproses perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atau lebih dikenal dengan UU Anti Monopoli. Perubahan tersebut dilandaskan pada proses masuknya Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Karena untuk proses masuk OECD, itu ada self assessment untuk kita menganalisis apa saja yang bisa compare dari kita, termasuk juga Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam hal competition policy-nya. Jadi perubahan UU Anti Monopoli dilakukan sebagai bagian dari self assesment yang diperlukan dalam proses aksesi OECD, ungkap Asisten Deputi Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Theodore Sutarto, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, (12/6/2024).















