Pendanaan kereta cepat akan diubah melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Nasional Perkeretaapian Kecepatan Tinggi. Pemerintah mengkaji pembagian porsi pendanaan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan badan usaha swasta.
"Ini sedang dihitung bagaimana porsi APBN dan badan usaha. Banyak sekali elemen-elemen yang menjadi perhitungannya, ada juga regulasi yang harus dipedomani," kata salah satu pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan kepada Hukumonline.















