Kepala Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Manaek SM Pasaribu mengatakan leniency program menjadi salah satu usulan dalam perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang sebelumnya telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU 5/1999).
Ini semacam insentif yang diberikan kepada pelaku usaha yang mengakui perbuatan yang diduga melanggar persaingan usaha, kata Manaek kepada Hukumonline.















