Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tengah menyusun rancangan peraturan menteri terkait kewenangan izin lokasi Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL). Rancangan peraturan menteri ini akan menjadi aturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 (PP 28/2025) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).
"Jadi PSEL itu kewenangannya ada di pusat, di menteri lingkungan hidup. Persetujuan lingkungannya ada di menteri," kata Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Nety Widayati.















