Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Politik Hukum dan HAM (Kemenpolhukam) dan Mahkamah Agung (MA) berupaya untuk mentransisikan mekanisme perkara perdata lintas negara dengan adopsi konvensi internasional. Adopsi direncanakan untuk menggantikan mekanisme lama yang harus melalui surat rogatori. Konvensi internasional yang dianggap relevan untuk diadopsi menurut Staf Khusus Ketua Mahkamah Agung Aria Suyudi ialah service process convention dan taking evidence convention.
Dari dua jenis konvensi tersebut, saat ini pemerintah sedang memprioritaskan fokus utama untuk mengadopsi service process convention. Konvensi tersebut dipilih karena efisiensinya dalam menyelesaikan masalah cross border, di mana kebutuhan seperti penyampaian barang bukti, pemanggilan dan kebutuhan lainnya dapat terpenuhi dengan waktu singkat. Jika dibandingkan dengan proses lama dengan surat rogatori dianggap tidak secepat konvensi ini. Dengan konvensi itu kita akan lebih jadi efisien untuk perkara cross border ya, kata Aria.















