Logo hukumonline
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Hak Eksekutorial Diatur RUU Perlindungan Konsumen

Share
Facebook Share Icon
Twitter Share Icon
Linkedin Share Icon
Whatsapp Share Icon
copy-paste Share Icon
image

Bacaan 1 menit

Hak Eksekutorial Diatur RUU Perlindungan Konsumen

12 Februari 2026

Skala Dampak

info
image

Menengah

Sektor Terdampak

info

General Corp...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999). Salah satunya mematangkan hak eksekutorial antara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

"Hak eksekutorial yang sedang dipikirkan. Apakah lembaga BPKN atau Direktorat Jenderal Tata Niaga dan Perlindungan Konsumen di Kementerian Perdagangan disatukan. Termasuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu juga apakah disatukan," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron kepada Hukumonline.

Masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI untuk mengakses Legal Intelligence Updates

image

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!

Legal Updates Terkini

image

DPR Siapkan Pasal Khusus Perlindungan Data di RUU Pelindungan Konsumen

20 November 2026

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

BSN Bakal Awasi Penerbitan SNI oleh LPK lewat Revisi UU Standardisasi

20 November 2026

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

image

Kemenkeu Evaluasi Batas Kepemilikan Asing di Jasa Pembiayaan

20 November 2026

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

Lihat Semua