Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999). Salah satunya mematangkan hak eksekutorial antara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
"Hak eksekutorial yang sedang dipikirkan. Apakah lembaga BPKN atau Direktorat Jenderal Tata Niaga dan Perlindungan Konsumen di Kementerian Perdagangan disatukan. Termasuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu juga apakah disatukan," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron kepada Hukumonline.















