Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyusun Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Erani Yustika menyatakan aturan tersebut saat ini tengah dibahas internal dan dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Yuliot Tanjung.
Sedang dibahas dan dipimpin oleh Wamen, ucap Erani kepada Hukumonline.
Rancangan Peraturan Menteri ESDM baru tersebut secara garis besar mengatur tentang dua kategori utama legalitas bagi pelaku usaha yakni Perizinan Berusaha (PB), dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU). Aturan ini mencakup standar kegiatan usaha seluruh sektor ESDM mulai dari Minyak dan Gas Bumi, seperti kontrak kerja sama, pengolahan, pengangkutan melalui pipa, penyimpanan, niaga, hingga kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage CCS).















