Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan merevisi Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (PP 7/2017). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan perubahan PP tersebut diperlukan guna kemudahan dalam pemanfaatan panas bumi secara langsung bagi kegiatan masyarakat, salah satunya untuk proses pasca panen pertanian.
Untuk panas buminya bisa diexplore lebih banyak. Jadi kan bisa membantu masyarakat, ucap Eniya. Revisi PP 7/2017 jelasnya sudah masuk menjadi salah satu program legislasi tahun ini dan tertuang dalam Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2025.















