Parlemen menyorot ketentuan masa berlaku sertifikat halal seumur hidup yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 (PP 42/2024) tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketentuan tersebut berpotensi menghilangkan evaluasi berkala terhadap produk halal.
"Padahal ini berbahaya karena belum tentu pengusaha kecil menengah (UMKM) seperti itu akan berjalan baik. Harus ada evaluasi, mungkin tiga bulan sekali," kata Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Abdul Wachid, kepada Hukumonline.
