Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyusun revisi Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) (secara bersama-sama disebut sebagai UU 13/2003). Pekerja lepas atau freelancer, maupun pekerja platform akan masuk dan ikut dibahas dalam rancangan.
"Kami masukkan pembahasan, pekerja online dan semua yang bisa dikategorikan pekerja," ujar Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani kepada Hukumonline.















