Parlemen mulai menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999). Lembaga perlindungan konsumen diusulkan untuk dibentuk pada setiap tingkat pemerintahan.
Kami berharap ada Badan ini di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Sehingga saat ada sengketa atau ketidakpuasan terhadap produsen, konsumen langsung bisa komplain, kata Budi Sulistyono, anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), kepada Hukumonline.
Saat ini terdapat Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di tingkat pusat, namun tidak berwenang menyelesaikan sengketa. Jika ada pengaduan dari konsumen atau pelaku usaha, tugas BPKN ialah memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah guna menyusun kebijakan perlindungan konsumen.
