Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) segera menerbitkan revisi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2021 (Permenkumham 21/2021) tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Perseoran). Ketentuan ini menjadi aturan turunan dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait mekanisme aksi korporasi.
"Rancangan Permennya sudah di meja Menteri Hukum (Menteri) dan kita kejar untuk bisa segera ditandatangani sebelum laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan," kata Direktur Badan Usaha (BU) Ditjen AHU Andi Taletting Langi kepada Hukumonline.















