Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah memasukan penerimaan cukai minuman manis atau minuman bergula dalam kemasan (MBDK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024. Rincian tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2023. Namun, sampai saat ini pemerintah belum menerbitkan aturan pelaksanaan terkait cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Melansir pernyataan, Askolani selaku Direktur Jenderal Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai), MBDK tidak akan memiliki skema pita cukai seperti yang dikenakan kepada cukai rokok.
Sayangnya, Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) menilai cukai MBDK akan berdampak negatif terhadap industri yang berimbas pada kenaikan harga produk. Menurut Triyono Prijosoesilo, selaku Ketua ASRIM, industri terus memonitor perkembangan dan diskusi yang ada terkait dengan wacana penerapan Cukai MBDK tahun ini. Termasuk permasalahan obesitas dan diabetes yang tidak cukup kuat menjadi alasan bagi pemerintah menarik pajak minuman manis. "Sehingga kami melihat kebijakan Cukai MBDK ini tidak akan efektif untuk menjawab permasalahan prevalensi obesitas dan diabetes yang ada, karena kebijakan ini tidak akan berdampak signifikan dalam menurunkan konsumsi kalori masyarakat," katanya.















