Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sedang menggodok rancangan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal (Permenkumham 3/2021). Rencananya revisi tersebut akan memperluas definisi penerima bantuan hukum untuk mengakses paralegal di daerah-daerah yang minim layanan hukum.
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Constantinus Kristomo menyampaikan rancangan perubahan ini dilakukan untuk memberikan akses hukum yang lebih adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan Masyarakat. Terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang terjangkau.
Perubahan Permenkumham ini dirancang untuk mendukung pembentukan Pos Layanan Hukum di desa dan kelurahan. Sehingga nantinya akan tersedia paralegal yang kompeten di lapangan dan siap memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa terkecuali, kata Kristomo kepada hukumonline.com.















