Pemerintah dan DPR berencana menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PBJP)sebagai salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mendatang.
Salah satu hal yang diusulkan dalam rancangan ialah fasilitas bagi penyedia dan pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK). Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Emin Adhy Muhaemin menjelaskan perihal itu.
"Kalau sisi UMK ada beberapa pasal (yang diajukan). Intinya kami ingin memberikan afirmasi," ujar Emin kepada hukumonline.com. Berikut poin-poin usulan:
