Logo hukumonline
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Bocoran Poin-poin dalam Revisi UU Arbitrase

Share
Facebook Share Icon
Twitter Share Icon
Linkedin Share Icon
Whatsapp Share Icon
copy-paste Share Icon
image

Bacaan 1 menit

Bocoran Poin-poin dalam Revisi UU Arbitrase

13 Januari 2025

Skala Dampak

info
image

Tinggi

Sektor Terdampak

info

General Corp...

Pemerintah memulai rangkaian revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”). Naskah akademik sudah rampung.

“Naskah akademik selesai tahun 2024,” ujar seorang sumber di pemerintahan kepada hukumonline.com. Namun, waktu dimulainya pembahasan rancangan bakal menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.

Ada enam bab di dalam dokumen tersebut. Perubahan peraturan ini untuk mewujudkan pengaturan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bidang perdagangan dan investasi, serta memberikan kepastian hukum. Ini semua demi mendukung iklim usaha di Indonesia.

Ada beberapa arah pengaturan undang-undang antara lain:

  1. Penyesuaian ruang lingkup Putusan Arbitrase Internasional yang berdasarkan ketentuan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL);
  2. Perkembangan pengaturan penyelesaian sengketa secara online bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang mengadaptasi kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa secara cepat melalui sarana online/elektronik;
  3. Kebutuhan pengaturan mengenai arbiter asing yang dipilih oleh penguasaha Indonesia atau pengusaha asing dalam penyelesaian sengketa investasi atau perdagangan internasional di Indonesia;
  4. Perkembangan kebutuhan pelaku usaha UMKM akan penyelesaian melalui arbitrase melalui penyelesaian arbitrase yang sederhana, cepat dan murah, dengan mekanisme penyelesaian mekanisme penyelesaian dengan arbiter tunggal serta pemeriksaan yang berdasarkan dokumen saja dengan kesepakatan para pihak;
  5. Kebutuhan pengaturan terhadap batasan koreksi administratif yang diperbolehkan, sehingga koreksi tidak mengubah substansi putusan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak;
  6. Pengaturan mengenai batasan ketertiban umum, sehingga mencegah lahirnya berbagai penafsiran oleh pengadilan;
  7. Penyesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/ PUU-XII/2014 terhadap UU Arbitrase dan APS, yang membatalkan Penjelasan Pasal 70 tentang alasan pembatalan putusan arbitrase.

Masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI untuk mengakses Legal Intelligence Updates

image

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!

Legal Updates Terkini

image

DPR Siapkan Pasal Khusus Perlindungan Data di RUU Pelindungan Konsumen

20 November 2026

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

BSN Bakal Awasi Penerbitan SNI oleh LPK lewat Revisi UU Standardisasi

20 November 2026

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

image

Kemenkeu Evaluasi Batas Kepemilikan Asing di Jasa Pembiayaan

20 November 2026

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

Lihat Semua