Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan sedang mempersiapkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat (RPMK). Penyusunan beleid ini merupakan hasil evaluasi dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.04/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang Kawasan Berikat (PMK 65/2021).
Dalam penerapannya, ditemukan sejumlah kendala yang perlu diperbaiki, seperti aturan penjualan hasil produksi perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat (KB) ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), ungkap Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC Padmoyo Tri Wikanto kepada Hukumonline.















