Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani menilai perlu adanya aturan khusus untuk menjaga kualitas udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Aturan khusus tersebut dapat pula menjerat pelaku pencemaran udara.
“Upaya-upaya penurunan kualitas udara di Jakarta ini membutuhkan kebijakan yang tepat dan langkah-langkah yang tegas untuk pelanggar kebijakan tersebut,” ucap Rasio.
Menurut Rasio, lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) (secara bersama-sama disebut sebagai UU DKJ) yang menyebutkan tentang kawasan aglomerasi perlu dilengkapi dengan aturan turunan mengenai pencemaran lingkungan khususnya udara. Tujuannya untuk memaksimalkan upaya peningkatan kualitas udara. “Ya, harus (ada aturan turunan). Karena ini wilayah Jabodetabek,” sambung dia.
