Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengusulkan perlunya pengaturan terkait Konsumen Antara dalam Perubahan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 (UU 8/1999) tentang Perlindungan Konsumen (RUU PK). Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN Malona Sri Repelita Manurung menjelaskan pengaturan ini memberi kepastian atas perlindungan hukum yang jelas dan adil dalam ekosistem perdagangan.
BPKN menganggap perlunya pengaturan terkait konsumen antara. Perlindungan Konsumen selama ini lebih banyak difokuskan pada konsumen akhir yaitu individu atau rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi, ucapnya
