Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggodok Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI). Aturan mengenai arbitrase diusulkan masuk dalam regulasi tersebut.
"Kita setuju bahwa beberapa aturan menyangkut soal eksekusi putusan arbitrase internasional sangat mungkin bisa diakomodir. Tapi tentu tidak serta merta, karena kalau arbitrase punya mekanisme sendiri," ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Hukumonline.















